Perlu Edukasi dan Keterlibatan Tokoh Masyarakat Guna Turunkan Angka Stunting di Kabupaten Gowa

03-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IX dengan Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni di Gowa, dan jajaran terkait di Pemkab Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (3/2/2022). Foto: Runi/nr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai perlu adanya edukasi dan keterlibatan tokoh masyarakat guna menurunkan angka stunting di Kanupaten Gowa. Sebab, menurutnya, angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut cukup tinggi, yakni di angka 33 persen. Angkat tersebut di atas rata-rata nasional yang ditargetkan pada tahun 2024 bisa mencapai 14 persen. 

 

Menurutnya, tingginya angka stunting ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat setempat. Padahal, menurutnya, wilayah Sulawesi Selatan sendiri kaya dengan protein hewani, sehingga memungkinkan banyak mengonsumsi masyarakatnya banyak daging. Hal itu terbukti dengan beragamnya kulinernya, seperti sop konro, coto makassar, dan sebagainya. Untuk itu, tegasnya, perlu adanya edukasi secara terus menerus perlu dilakukan guna memahami bagaimana pola hidup sehat.
 

“Saya menghimbau serta mengusulkan perlu adanya edukasi terhadap masyarakat dan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam persoalan ini. Kehadiran mereka sangat penting untuk menyampaikan informasi terhadap perilaku warga yang semula tidak tahu bagaimana cara pola asuh anak, asupan gizi yang seimbang dan pola hidup sehat. Dengan adanya pemahaman yang diberikan, diharapkan bisa memberikan jalan keluar dari persoalan stunting di Gowa. Masyarakat tahu pola hidup sehat yang baik, Saya rasa itulah penyebab utamanya," kata Yahya kepada Parlementaria, usai melakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IX dengan Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni di Gowa, dan jajaran terkait di Pemkab Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (3/2/2022).
 

Yahya menilai kurang efektifnya penanganan di daerah ini karena kurangnya fokus dan ketiadaan pilot project yang disampaikan. Terlebih, menurutnya, tiada inovasi kebijakan di suatu kecamatan atau desa untuk menangani persoalan stunting ini.

 

Padahal, seharusnya, untuk menurunkan angka stunting perlu dilakukan hal-hal semacam itu, mulai dari kepala daerah bersama para aparatur di daerahnya untuk bisa mencari kegiatan yang inovatif yang dapat dikreasikan guna memberikan pemahaman terkait penyakit stunting itu. Termasuk, misalnya, melalui pembuatan olahan makanan sehat, pemahaman hidup sehat bagi ibu hamil, serta pola asuh anak dari usia baru saja dilahirkan hingga anak berusia dua tahun. 

 

"Saya rasa yang perlu dipahami saat ini oleh masyarakat terutama ibu hamil yaitu perlu edukasi dan pemahaman yang intens, bagaimana masa-masa kritis itu. Pertama, usia kehamilan harus diperhatikan; Kedua, usia enam bulan saat bayi lahir dan usia dua tahun bagaimana pola makan dan asupan gizinya. Jadi, kalau tidak ada intervensi secara khusus diberikan kepada usia-usia yang kritis ini, maka agak sulit untuk mengubah perilaku masyarakat apalagi untuk mempercepat penurunan stunting. Dengan demikian diharapkan lebih fokus ke situ  dulu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini (rni/rdn)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...